logoblog

Cari

Tutup Iklan

Partisipasi Lombok Tengah Dalam Road to IDF 2018

Partisipasi Lombok Tengah Dalam Road to IDF 2018

Kabupaten Lombok Tengah berpartisipasi dalam Road to Indonesia Development Forum yang terselenggara di Ambon, 31 Mei 2018. Dalam kesempatan ini, Sekretaris

Inovasi Guru

INOVASI Pendidikan
Oleh INOVASI Pendidikan
20 Juli, 2018 16:35:29
Inovasi Guru
Komentar: 0
Dibaca: 510 Kali

Kabupaten Lombok Tengah berpartisipasi dalam Road to Indonesia Development Forum yang terselenggara di Ambon, 31 Mei 2018. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kab. Lombok Tengah, H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si, memaparkan praktik-praktik baik yang telah dan sedang diimplementasikan oleh kabupaten ini dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan inklusi. 

Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2018 merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menjaring ide-ide inovatif dan praktik-praktik baik pembangunan yang sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Road to IDF kali ini merupakan seri terakhir dari rangkaian kegiatan Road to IDF. Kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan di Padang, Solo, dan Banjarmasin. 

“Penyelenggaraan IDF, merupakan momentum penting dan strategis, untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik penyelenggaraan pembangunan, serta forum untuk melahirkan gagasan dan kontribusi pemikiran penting, untuk kemajuan wilayah Indonesia Timur khususnya, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Plt. Gubernur Maluku, Dr. Z. Sahuburua, SH, MH dalam sambutannya membuka kegiatan Road to IDF 2018. 

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk diskusi publik dengan menyasar tiga fokus tema yaitu bagaimana upaya untuk mengurangi kesenjangan di daerah tertinggal dan perbatasan; perbaikan pelayanan dasar yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di enam provinsi wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; serta untuk penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Nursiah dalam paparannya menjelaskan praktik nyata yang telah dilakukan Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusi melalui empat hal utama yaitu regulasi, sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur. Melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Nomor 39 Tahun 2013, Lombok Tengah menunjukkan komitmen yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan inklusi. Kabupaten Lombok Tengah juga berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya tenaga-tenaga pendidik dengan salah satunya bermitra bersama INOVASI. 

 

Baca Juga :


“Untuk lebih efektifnya langkah-langkah di dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Lombok Tengah, ada kemitraan dengan INOVASI melalui program rintisan peningkatan kualitas pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Ini sudah kita laksanakan di Lombok Tengah,” ujar Nursiah dalam paparannya di hadapan peserta Road to IDF 2018. 

Melalui program rintisan peningkatan kualitas pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (SETARA), pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan INOVASI berupaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusi yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan hasil pembelajaran anak didik di Lombok Tengah, terutama anak berkebutuhan khusus. INOVASI memberikan pelatihan kepada para fasilitator daerah atau Fasda yang mayoritas adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas. Para Fasda dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus (ABK) sehingga mereka dapat menemukan metode agar ABK tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran mereka. Selanjutnya, mereka akan memfasilitasi pelatihan atau lokakarya di sekolah-sekolah sasaran serta melakukan pemantauan dan bimbingan kepada para guru. Sejauh ini sudah 19 orang Fasda yang dilatih oleh INOVASI melalui program rintisan SETARA. 

Program rintisan SETARA akan memperluas jangkauan program dengan melibatkan 16 SD dan 3 MI serta 48 guru dan 19 kepala sekolah, para pengawas, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dan pemangku kepentingan dari Kanwil Kemenag, BAPPEDA, PKLK (Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Provinsi NTB, HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), dan organisasi-organisasi lainnya. 

 



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan